BERITA LAIN

   Redaksi  Globalnews  |  Hotline: (022) 7104720  - 0815 7272 6820  

Selasa 02 Juli 2008
POLISI SUDAH MEMILIKI PROTAP DALAM SETIAP TINDAKAN, SAMPAI KAPAN TINDAKAN-TINDAKAN REPRESIF DILAKUKAN

Jakarta (Global News)

Demo mahasiswa yang terjadi beberapa hari yang lalu yg digelar oleh salah satu perguruan tinggi Universitas Nasional di Jakarta Selatan  yang menelan salah satu korban meninggalnya salah satu mahasiswan kampus Unas tesebut sampai sekarang permasalahannya terus berlanjut dan berkepanjangan tidak berhenti, karna mahasiswa dari berbagai Perguruan  Tinggi tidak hanya di Jakarta, akan tetapi di seluruh Indonesia tidak akan menerima adanya korban yang meninggal demi  demo untuk menurunkan harga BBM untuk kepentingan masyarakat di Indonesia ini.

Mereka  terus berdemo dan menuntut kepada pihak jajaran  Polri supaya permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya, menanggapi permasalahan ini, globalnewsonline beberapa hary yg lalu menanyakan kepada salah satu Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol(Pur) Nugroho Djajoesman akan kejadian ini, tanggapanya mengatakan bahwa,

Polisi dalam melakukan dan menjalankan tugas serta tindakan-tindakannya kepolisian RI (Polri) sudah mempunyai prosedur tetap (protap), serta dengan pertimbangan yang matang. Ini terkait dengan cara-cara penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam berbagai peristiwa seperti di Universitas Nasional, penanganan berbagai demonstrasi yang terkadang menimbulkan korban jiwa baik yang menimpa mahasiswa atau demonstran ataupun bahkan polisinya sendiri.

”Dengan segala pertimbangannya, polisi terpaksa harus melakukan sesuatu, jadi polisi tak mungkin melakukannya tanpa prosedur dan pertimbangan,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Pur) Nugroho Djajoesman kepada wartawan rabu (25/6), dalam perbincangan seputar tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, serta penangan yang dilakukan oleh Polri.

Pada saat mahasiswa Universitas Nasional berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, polisi bahkan masuk kampus dan salah seorang mahasiswa Unas Maftuf Fauzi meninggal dunia.

Menanggapi hal ini Nugroho Djajoesman mengatakan, yang jelas polisi sudah mempergunakan pertimbangan yang matang dalam setiap langkah dan tindakannya. ”Soal dia masuk ke kampus mungkin sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, apakah dipersalahkan itu soal nanti,” jelasnya.

Nugroho juga menjelaskan, dalam masalah unjuk rasa kemudian menimbulkan tindakan kekerasan, bukan merupakan masalah mahasiswa saja, karena dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada) tak jarang yang berujung pada tindak kekerasan seperti pada pilkada Maluku Utara, dan di daerah yang lain juga banyak terjadi.

Dalam hal ini menurutnya, Polisi sudah memiliki protap dalam setiap tindakan, sampai kapan tindakan-tindakan represif itu dilakukan.

”Semua tindakan kekerasan-kekerasan ini saya melihat sebagai bentuk penolakan dari suatu kondisi dimana tidak adanya kepastian, akibatnya menimbulkan perbedaan. Ataupun kepastian yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, karena kondisi ini tidak lepas dari permasalahan perekonomian yang boleh dikatakan agak jeblok yang dimulai 1997 lalu, kemudian rakyat secara terus menerus tertimpa-tertimpa masalah, seperti krismon, kenaikan harga, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya, itu semua rakyat yang merasakan,” paparnya.

Dari gambaran kehidupan masyarakat tadi akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat dari tadinya apatis, berubah menjadi sensitif, cepat tersinggung dan cepat marah. Ini yang menurutnya harus diwaspadai oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Demikian juga pada kalangan bawah, kondisi eksternal ekonomi, juga mempengaruhi kehidupannya, karena gaji yang diterimanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan, sehingga sensitifitasnya cukup tinggi. Kondisi ini merupakan kondisi yang terjelek.

Ia juga menyesalkan sikap para anggota DPR yang ribut masalah hak interpelasi dan hak angket dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, iapun mempertanyakan apa iya “parlemen jalanan” yang mempengaruhi keputusan para anggota DPR yang ada di dalam gedung. Itu terkadang tidak masuk akal, bisa jadi waktunya yang bersamaan sehingga terkesan di luar gedung yang mempengaruhi keputusan di dalam gedung.